Kerja Sama UNS dan Bekraf, Penyusunan Naskah Akademik dan Prosedur Usaha

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pusat Pengembangan Kewirausahaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (PPKwu LPPM UNS) Surakarta dipercaya oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk bekerja sama dalam pembuatan naskah akademik mengenai ekonomi kreatif dan prosedur usaha bidang ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kerja Sama PPKwu dan Bekraf, Eddy Triharyanto, pada Selasa (22/11).

Ada 6 bidang yang menjadi perhatiannya, salah satunya adalah kuliner. Ia menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Adalah soto yang saat ini diprioritaskan untuk distandardisasi dan ke depan produk soto tersebut bisa dijumpai di luar negeri. “Jadi, kami dan Bekraf mencoba untuk mendorong bagaimana soto itu terstandardisasi dan produk yang terstandardisasi tersebut bisa go international,” tuturnya. Pihaknya berharap bahwa dalam satu hingga dua tahun ke depan soto bisa dijumpai di Afrika, Eropa, dan benua lain seperti halnya produk restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang menjamur di berbagai belahan dunia.

Yang dimaksud dengan standardisasi, lanjutnya, bukanlah mengenai rasa dan isi soto. “Hampir di setiap daerah di Indonesia itu ada soto, baik Soto Betawi, Soto Padang, Soto Boyolali, dan lain sebagainya. Rasa tidak distandardisasi karena itu menjadi karakter. Standardisasi yang kami maksud fokus pada higienis dan manajemen penyajian,” terangnya. Ke depan, proses standardisasi kuliner yang lain akan dikembangkan.

Selain itu, 5 bidang lainnya adalah animasi, aplikasi, studio musik, film, dan fashion (mode) khusus muslim. Eddy mengutarakan bahwa pihaknya dan komunitas mode muslim di Indonesia berharap pada 2020 menjadi pusat fashion muslim dunia, seperti halnya Paris yang menjadi pusat mode dunia.

Lebih lanjut, ada 10 prosedur usaha yang sedang digarap, antara lain prosedur usaha di bidang kuliner, animasi, aplikasi dan game, kriya keramik, kriya perak, kriya batik, mode muslim, dan lain sebagainya. Prosedur usaha itu diperuntukkan bagi para pelaku bisnis yang sudah menjalankan bisnis dan pelaku bisnis yang sedang merintis. Bagi pelaku bisnis yang bisnisnya sudah jalan, prosedur tersebut diharapkan bisa memberikan informasi untuk bisa menumbuhkembangkan bisnis mereka. Sedangkan untuk yang sedang merintis, prosedur itu bisa digunakan untuk panduan tahapan-tahapan melakukan bisnis.

Dengan adanya prosedur tersebut, negara bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud berangkat dari para pelaku bisnis yang harus mendaftarkan usahanya dan harus mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga dengan dikeluarkan izin tersebut para pelaku bisnis diwajibkan membayar pajak untuk bisa dipakai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, jika bisnis terdaftar nantinya untuk pendampingan dan pembinaan pengembangan bisnis bisa lebih terkoordinasi.

Prosedur bisnis tersebut, Eddy melanjutkan, ia bawa ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Padang, Medan, Jabar, Jateng, Jatim, Pontianak, dann lainnya. Ia bermaksud untuk mendengarkan aspirasi dari para pelaku bisnis di daerah-daerah tersebut sehingga prosedur bisnis itu bisa mewakili apa yang diinginkan oleh para pelaku bisnis. “Sehingga prosedur bisnis ini bukan merupakan hasil dari kebijakan atas maupun hasil dari riset,” tuturnya. [dodo.red.uns.ac.id]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*