Hadapi AEC, Akuntan Harus Bekali Diri

Jelang berlakunya ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, tenaga kerja professional dari Indonesia harus membekali diri. Sebab, Negara-negara di ASEAN akan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi dengan era perdagangan besar baik barang, jasa, dan investasi. Di sana, Indonesia akan bersaing langsung dengan masyarakat luar negeri.

Agus Suparto dari Pusat Pembinan Akuntan dan Jasa Penilai Kementrian Keuangan (Kemenkeu), dalam seminar nasional bertajuk Tantangan dan Peluang AEC 2015 Bagi Perekonomian Indonesia yang digelar di aula Fakultas Ekonomi UNS, Senin (18/11), mengemukakan perlunya peningkatan profesionalisme kinerja akuntan dalam menghadapi AEC 2015. Untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan profesi akuntan di ASEAN, akuntan harus melalui ASEAN Charter Professional Accountant (ACPA).

Sedangkan untuk dapat terdaftar dalam ACPA, akuntan harus sudah memiliki sertifikat profesi dari asosiasi profesi dan/atau regulator profesi di masing-masing Negara. Professional Regulatory Authority (PRA) di Indonesia adalah PPAJP, sedangkan National Accountancy Body (NAB) adalah IAPI, IAI, dan IAMI.

Bila akuntan Indonesia tidak siap menghadapo AEC 2015, maka akuntan dari negara lain akan berdatangan ke Indonesia. “Jumlah akuntan profesional di kita lebih kecil dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Filipina. Padahal, potensi market jasa akuntansi di Indonesia sangat besar. Kita khawatir nanti akuntan dari negara ASEAN lainnya masuk ke Indonesia. Karena itu profesi akuntansi Indonesia harus siap hadapi AEC 2015 jadi akuntan asing tidak akan mendominasi. Profesi akuntansi Indonesia juga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan melebarkan pasar ke negara ASEAN lain,” tutur Agus.

Oleh karena itu, ada beberapa strategi dalam menghadapi AEC 2015, seperti menyiapkan blue print pengembangan profesi akuntansi di Indonesia, memperkuat regulasi profesi akuntansi, menjalin kerjasama asosiasi profesi akuntan dengan negara lain, dan sinergi pihak-pihak yang terkait dengan profesi akuntansi meliputi akademisi, praktisi, asosiasi profesi, pengguna jasa, dan regulator.

Sementara itu, Senior Officer Finance Integration Division, ASEAN Secretariat, Bambang Irawan, menyebutkan perlunya kebijakan yang tegas, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, pajak, dan e-commerce agar menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif.

Kebijakan tersebut dapat dimulai dengan membangun jaringan atau perwakilan antarnegara dan mengembangkan panduan regional. Perlindungan konsumen dilakukan melalui kerjasama pendirian jaringan untuk saling bertukar informasi dan melakukan pelatihan. Pengembangan infrastruktur meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Selain itu juga termasuk infrastruktur untuk industri pertambangan dan keuangan.

Seminar nasional ini diselenggarakan dalam rangka acara Accounting Society in Versatility (ACTIVE) pada 18-20 November 2013. Ketua Panitia Al-Qodri Adi Wibowo menyebutkan acara ini diikuti peserta sebanyak 350 orang, baik dari Fakultas Ekonomi maupun fakultas lain. Adapun acara lain yang digelar dalam ACTIVE, yakni lomba karya tulis tingkat nasional, lomba akuntansi olimpiade, cultural night, dan field trip keliling Solo. “Lomba karya tulis ilmiah diikuti 8 perguruan tinggi, sedangkan Olimpiade Akuntansi diikuti 11 perguruan tinggi. Kegiatan ini sangat penting untuk membekali mahasiswa jurusan Akuntansi dalam menghadapi AEC. Jadi mereka tahu apa yang harus dipersiapkan untuk AEC nanti, apalagi mereka yang lulus di tahun 2015,” katanya. [red-uns.ac.id]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*